Sabtu, 20 Juni 2020
Kunjungi Toko Asia Plastik Menerimah Eceran dan Grosir Topoyo
MATENG-Toko Asia Plastik kini hadir di Topoyo Mamuju Tengah (Mateng). Berlokasi tepatnya di kompleks Pasar Topoyo Mamuju Tengah.
Senin, 02 September 2019
Berdasarkan Press Rilis BPS Sulbar, Mamuju Alami Inflasi
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN, MAMUJU INFLASI 0,43 PERSEN
Berdasarkan hasil survei Harga Konsumen 82 kota di Indonesia pada bulan Agustus 2019, menunjukkan bahwa 44 kota mengalami inflasi dan 38 kota mengalami deflasi.
Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kudus sebesar 0,82 persen dan terendah di Pare-pare sebesar 0,04 persen, sedangkan deflasi tertinggi terjadi di Bau-Bau sebesar 2,10 persen dan terendah di Tegal sebesar 0,02 persen. Sementara Mamuju dengan inflasi sebesar 0,43 persen menempati urutan ke-9 dari 44 kota yang mengalami inflasi.
Inflasi di Mamuju pada Agustus 2019 terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh peningkatan indeks harga pada enam kelompok pengeluaran yaitu;
1. Kelompok bahan makanan 1,25 persen.
2. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,02 persen.
3. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,05 persen.
4. Kelompok sandang 0,25 persen.
5. Kelompok kesehatan 0,59 persen.
6. Kelompok pendidikan rekreasi, dan olaraga 1,26 persen.
Tingkat perubahan indeks tahun (Januari-Agustus) 2019 di Mamuju adalah inflasi 0,87 persen, sedangkan tingkat perubahan indeks tahun ke tahun (Agustus 2019 terhadap Agustus 2018) adalah inflasi 0,98 persen.
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR PETANI AGUSTUS 2019 SULBAR
Nilai Tukar Petani (NTP) Sulbar bulan Agustus tahun 2019 sebesar 112,29, turun sebanyak 0,85 persen dibandingkan NTP Juli 2019. Pada bulan Agustus 2019 NTP Sulbar menempati urutan kedua tertinggi di Indonesia. NTP menurut subsektor tercatat untuk Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P) 101,98; Subsektor Hortikultura (NTP-H) 119,55; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R) 116,82; Subsektor Peternakan (NTP-T) 110,09; dan Subsektor Perikanan (NTN) 111,44.
Hasil pemantauan harga konsumen perdesaan menunjukkan terjadinya inflasi perdesaan di Sulbar pada Agustus 2019 sebesar 0,24 persen. Hal tersebut secara umum dipicuh oleh hampir semua indeks harga kelompok pengeluaran yakni indeks harga kelompok Bahan Makanan, indeks harga kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, indeks harga kelompok pengeluaran perumahan, indeks harga kelompok pengeluaran sandang, dan indeks harga kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi yang mengalami peningkatan. Meskipun indeks harga kelompok pengeluaran kesehatan dan indeks harga kelompok pengeluaran pendidikan, rekreasi, dan olaraga cenderung stabil.
Inflasi di daerah perdesaan terjadi di 21 Provinsi di Indonesia, tertinggi di Sulawesi Utara sebesar 2,08 persen dan terendah di Maluku Utara sebesar 0,15 persen. Sementara 11 11 Provinsi lainnya mengalami deflasi, sedangkan Jawa Timur relatif stabil. Adapun Sulbar menempati urutan ke-14 dari 21 provinsi yang mengalami inflasi perdesaan.
Untuk skala nasional, NTP bulan Agustus tahun 2019 sebesar 103,22, naik sebesar 0,58 persen dibandingkan bulan Juli tahun 2019, dan mengalami inflasi perdesaan sebesar 0,09 persen.
PERKEMBANGAN PARIWISATA DAN TRANSPORTASI
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang di Sulbar periode Juli 2019 sebesar 45,25 persen. TPK tersebut mengalami peningkatan 6,02 persen dibandingkan dengan periode Juni 2019 yang tercatat sebesar 43,23 persen.
Rata-rata lama menginap tamu asing pada Hotel Bintang periode Juli 2019 sebesar 1,54 hari atau naik 0,25 hari, jika dibandingkan dengan bulan Juni 2019 sebesar 1,29 hari.
PERKEMBANGAN TRANSPORTASI DI SULBAR
Jumlah pesawat yang berangkat dan datang melalui bandara di Sulbar selama periode bulan Juli 2019 tercatat masing-masing 110 kali penerbangan. Jumlah ini mengalami peningkatan 11,11 persen jika dibandingkan dengan bulan Juni 2019.
Jumlah pelayaran melalui pelabuhan di Sulbar selama periode Juli 2019 sebanyak 331 unit kapal, terjadi peningkatan sebesar 39,66 persen jika dibandingkan keadaan bulan Juni 2019 yang tercatat sebanyak 237 unit kapal.
30 Anggota DPRD Mamuju Resmi Dilantik, 50 Persen Merupakan Pendatang Baru
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Mamuju Dalam Rangka Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Mamuju Periode 2019-2024. Sebanyak 30 anggota DPRD Mamuju resmi dilantik oleh ketua pengadilan Mamuju Herianto,S.H.,M.H, Senin (2/10/2019).
Pelantikan dihadiri oleh Gubernur Sulbar, Kapolda Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, Bupati dan wakil Bupati Mamuju, Dandim 1418/Mamuju, Kapolres Mamuju, Kepala kejaksaan negeri mamuju, wakil Bupati Mamuju tengah, Lanal Mamuju, serta para undangan lainnya.
Dari 30 anggota DPRD Mamuju periode 2019-2024 yang dilantik 50 persen merupakan wajah baru dan 50 persen incumbet.
Berikut nama-nama baru anggota DPRD Mamuju periode 2019-2024.
1. Azwar Anshari Habsi, SE. M.Si
2. Andi Zul Fahmi Hermawan
3. Syafriansyah Eko Setiawan
4. Windi Putra Philips
5. H. Muhdar
6. Sugianto
7. Nazaruddin Ahmad
8. H. Yudiaman Firusdi, SH
9. Mervie Parasan
10. Hapsa Wahid
11. Ariani, S.Pd.I
12. Muh. Fadli AS, SE
13. Ferly Sepponanna, S.Pd
14. Muhammad Fadli, S.Kom
15. Idrus Arifin
Adapun anggota DPRD Mamuju periode 2019-2024 yang merupakan incumbet yaitu;
1. Febrianto Wijaya
2. Muhammad Reza, SE
3. Drs. H. Sugianto
4. Ir. Yany Baharuddin
5. Dr. H. Mahyuddin
6. Abdul Malik Ballako
7. Masramjaya, SS
8. Syamsuddin Hatta, SE
9. Suhartono, SE
10. Asdar, A.Md
11. Ramliati S. Malio
12. Ado Mas'ud, S.Sos
13. H. Andi Dody Hermawan, SE
14. Dahlan, SE
15. M. Imran AB, S.Pd
Sementara posisi ketua DPRD Mamuju periode 2019-2024 diisi oleh Azwar Anshari Habsi, SE. M.Si, menggantikan Hj. St. Suraida Suhardi yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulbar periode 209-2024.
Sabtu, 31 Agustus 2019
Ini Alasan Kenapa Ustadz Firanda Ardija Ditolak di Sulbar
Ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN) FKIP Universitas Al-Asyariah Mandar (Unasman), Abdul Latif, turut menolak agenda kehadiran ustadz Firanda Ardija di Sulbar.
Menurut Abdul Latif, adanya penolakan terhadap ustadz Firanda tersebut dinilai wajar, mengingat isi ceramah yang disampaikan dapat menimbulkan disharmonisasi khususnya di Bumi Tipalayo dan Sulawesi Barat pada umumnya.
“Jejak digitalisasi Firanda dengan ceramah-ceramahnya berpotensi merusak harmonisasi paham keagamaan masyarakat Sulbar dan Polman pada umumnya,” ucap Abdul Latif, Sabtu,31/08/19.
Baca juga:
Abdul Latif juga mengatakan, bahwa ustadz Firanda Andirja juga mendapat penolakan di Provinsi Aceh lantaran sering menyalahkan faham keagamaan yang diluar dari dirinya.
“Baru-baru ini ia ditolak di Aceh karena kerap menyalahkan paham keagamaan yang berbeda dengan dirinya, paham keagamaan Firanda berpotensi merusak harmonisasi keagamaan di bumi Tipalayo, dan Sulbar.” tutupnya (*/admin)
Ratusan Personil BKO Polda Sulbar Diberagkatkan ke Papua
Dalam rangka memaksimalkan keamanan pasca kerusuhan di Papua, Ratusan Bantuan Kendali Operasi (BKO) anggota personil Brimob Polda Sulbar diberangkatkan ke Papua. Mereka diberangkat dengan tujuan demi mengendalikan situasi yang terjadi.
Pemberangkatan ratusan personil BKO tersebut ditandai dengan apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Brigjen Pol Drs. Baharudin Djafar, M.Si serta dihadiri oleh para PJU beserta Bhayangkari, Sabtu (31/8/19) di Bandara Tampa Padang Mamuju.
Kapolda Sulbar melalui Kabid Humas AKBP Hj. Mashura mengatakan Pasukan Elit Kepolisian yang dikirimkan hampir dari setiap wilayah akan di standbykan sampai situasi di Papua kembali kondusif.
Disamping itu, pihaknya juga berharap agar situasi bisa dikendalikan, Kapolda Sulbar meminta doa dan dukungan masyarakat Sulbar agar pasukan kita yang diberangkatkan ini diberikan keselamatan hingga akhir tugas yang embannya di papua, ungkapnya.
Sementara itu, Komandan Satuan Tugas (Dansatgas), mengatakan bahwa pemberangkatan personil satuan Brimob daerah Sulbar ini dalam rangka memperkuat rekan-rekan Brimob yang ada di Papua.
Menjelang pemberangkatan, dia mengaku telah mempersiapkan berbagai hal. “Yang jelas persiapan kita tiada hari tanpa latihan sehingga kita sudah siap dalam rangka membeck Up Polda Papua,” Tandasnya. (*/Admin)
GP Ansor dan PP Thariqah Qadiriyah Sulbar Tolak Kedatangan Ustadz Firanda Ardija Di Sulbar
Kapolres Polman dan Pemkab Polman rencananya mendatangkan ustadz Firanda Ardija di masjid agung Syuhada. Namun agenda kedatangan ustadz Firanda Ardija di Sulawesi barat mendapat penolakan.
Setelah GP Ansor Sulawesi barat yang menolak kedatangan ustadz Firanda Ardija, kali ini penolakan tersebut datang dari Pimpinan Pusat Thariqah Qadiriyah KH. Muhammad Shaleh Provinsi Sulawesi Barat.
Melalui pernyataan sikapnya yang ditanda tangani langsung putera dari Almagfurlah KH. Muhammad Shaleh, Syekh KH. Muhammad Ilham Shaleh, yang juga selaku pimpinan pusat.
Berikut bunyi pernyataan sikapnya :
Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Memperhatikan semakin kuatnya diskursus di tengah-tengah masyarakat terkait akan diselenggarakannya pengajian di mesjid Syuhada Kabupaten Polewali Mandar pada, Senin, 2 September 2019 mendatang dengan menghadirkan Ust Firanda Andirja, maka kami dari Pimpinan Pusat Thariqah Qadiriyah KH. Muhammad Shaleh Provinsi Sulawesi Barat memberikan beberapa poin pernyataan sikap sebagai berikut :
Menyesalkan tindakan Polres Polman dan Pemkab Polman yang mengundang Ust Firanda Andirja yang seringkali melakukan ceramah yang kontennya membuat sesama umat Muslim terganggu, karena bersifat intoleran (takfiri) yang akan mengancam kenyamanan dan kenyamanan beragama di Sulbar dan Polman pada umumnyaDalam salah satu ceramahnya yang beredar luas di dunia maya (4 tahun lalu) Ust Firanda Andirja telah memusyrikkan salah satu Guru Mulia kami dalam sanad Thariqah Qadiriyah KH. Muhammad Shaleh Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Al Arif Billah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Tuduhan ini sangat menyakitkan, khususnya jemaah Thariqah Qadiriyah Sulbar dan para umat Aswaja pada umumnya. Mengingat Guru mulia Al Arif Billah Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki juga bersambung sanad perguruannya dengan para ulama aswaja lainnya di Indonesia semisal Alm KH. Maimun Zubair (Rembang), KH. Ihya Ulumuddin, dst.Mengingat kondisi Negara yang belakangan mendapat ujian dalam.hal konflik antar umat beragama, menyayangkan bilamana pengajian ust Firanda Andirja sampai dilaksanakan karena besarnya gelombang penolakan masyarakat dan kekhawatiran akan adanya hal yang tidak diinginkan terjadi.Mengajak masyarakat pada umumnya untuk tetap menjaga persaudaraan antar sesama dalam menanggapi setiap isu terkait hal ini.
Demikian pernyataan sikap dari Pimpinan Pusat Thariqah Qadiriyah KH. Muhammad Shaleh Provinsi Sulawesi Barat untuk dapat diketahui bersama. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wallahul Muwaffieq Ila aqwamith Tharieq
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Majene, 1 Muharram 1441 H
Pimpinan Pusat Thariqah Qadiriyah
KH. Muhammad Shaleh
Prov Sulawesi Barat
Syekh Dr. H. Ilham Shaleh, MAg. (Rls).
Jumat, 30 Agustus 2019
Warga Soroti Agenda Pemkab Mamuju yang Akan Membangun Manakarra Tower
Adapun yang disoroti Ansar yaitu mengenai pembangunan manakarra tower yang menelan anggaran begitu banyak, sebab masih ada beberapa polemik urgen/prioritas untuk dipecahkan pemerintah untuk kemajuan Mamuju ini.
"Salah satunya masalah adalah peningkatan kualitas pendidikan yang masih kurang di daerah terpencil, itu kurang dari perhatian dan kontroling pemerintah, tapi disini saya berbeda pandangan bahwa yang lebih prioritas adalah pembangunan Infrastruktur di beberapa Kecamatan dan Kabupaten Mamuju yang saya anggap masih terisolir.
Selain itu, masih ada daerah terbelakang oleh kecamatan atau Desa yang lain, kita mengambil contoh daerah yang paling sangat terbelakang dari Infrastruktur adalah Desa Bela' dan Desa Kopeang yang tepatnya di Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju Ini."kata Ansar
Menurutnya, Desa ini sangat kaya akan sumber daya alam, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, dan lain lagi banyak objek wisata yang bagus, namun kendala dari akses jalan sehingga semua tidak bisa dikembangkan, padahal itu bisa menjadi peningkatan ekonomi daerah ketika itu mampu dikelolah dengan baik.
"Pandangan saya mengenai Manakarra Tower memang benar bahwa Itu memang dibutuhkan tetapai masih ada yang lebih prioritas,"urainya
Ansar juga menggambarkan kekeliruan pemerintah yakni dengan akan merobohkan Gedung mewah DPRD lama sebab sudah ada gedung DPRD yang baru.
"Itu namanya pemborosan anggarann karena kantor DPRD lama kan masih layak pakai, kok diganti?, masih banyak kantor lain dalam OPD Mamuju yang lebih buruk, salah satunya kantor PMD Mamuju,"jelas Ansar
Ia juga mempertanyakan asas manfaat pada pembangunan Manakarra Tower terhadap daerah.
"Ketika itu sudah dibangun apakah tidak akan merusak pemungkiman masyarakat yang berada pada lingkungan itu?, jadi kesimpulannya adalah kebijakan pemkab Mamuju keliru dan melakukan pemborosan anggaran dan mubazzir."tutup Aktivis HmI ini
Langganan:
Postingan (Atom)
Pembangunan Apa Yang Mau Dilanjutkan?
Pembangunan Apa Yang Mau Dilanjutkan di Pammulukang? Oleh: Shirman Lima tahun yang silam, di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku telah h...
-
Pembangunan Apa Yang Mau Dilanjutkan di Pammulukang? Oleh: Shirman Lima tahun yang silam, di Desa Pammulukang Kecamatan Kalukku telah h... -
( Pimpinan Pusat Thariqah Qadiriyah Muhammad Shaleh Sulbar, Syekh Dr. H. Ilham Shaleh, MAg) Kapolres Polman dan Pemkab Polman rencanan... -
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KONSUMEN, MAMUJU INFLASI 0,43 PERSEN Berdasarkan hasil survei Harga Konsumen 82 kota di Indonesia pada bulan Ag...